Sabdatara 
Pangkalpinang, sabdatara.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang mengerahkan 192 petugas untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan secara door-to-door akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan menyasar seluruh bangunan, rumah tangga, dan unit usaha di Kota Pangkalpinang.
Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, mengatakan dari total 192 petugas yang diterjunkan, sebanyak 190 merupakan petugas mitra dan dua orang merupakan pengawas dari BPS. Rinciannya, terdiri atas 168 petugas pendataan lapangan dan 24 petugas pemeriksaan.
“Untuk petugas ada 190 mitra dan dua orang pengawas dari BPS, jadi total 192 petugas,” ujar Dewi usai pengukuhan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Balai Besar Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (11/6/2026).
Dewi menjelaskan, petugas tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga mengumpulkan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh rumah tangga akan menjadi sasaran pendataan.
“Selain pelaku usaha, nanti juga akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi seluruh masyarakat akan dikunjungi petugas,” katanya.
Ia menuturkan, pendataan mencakup seluruh sektor ekonomi, mulai dari pertanian, perdagangan, industri, hingga jasa. Untuk mempermudah proses pendataan, petugas telah dibekali data administrasi awal (pre-list) yang dapat diakses melalui telepon genggam.
Melalui data tersebut, petugas akan melakukan verifikasi nama kepala keluarga maupun anggota keluarga yang telah tercantum. Apabila data sesuai, proses pendataan akan dilanjutkan menggunakan daftar yang tersedia.
BPS menargetkan cakupan Sensus Ekonomi 2026 mencapai 100 persen. Selain itu, sensus ini diharapkan mampu menjangkau berbagai aktivitas usaha yang selama ini belum terdata secara optimal, termasuk usaha berbasis digital.
“Jika ada beberapa yang di luar pre-list, kita bisa mendapatkan kegiatan usaha yang biasanya tidak terlihat, seperti produk digital dan influencer, berdasarkan pengakuan responden,” jelas Dewi.
Menurutnya, data tersebut akan memperluas cakupan sekaligus meningkatkan kualitas data ekonomi yang dihasilkan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
Meski demikian, Dewi mengakui tantangan terbesar dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia menerima petugas dan memberikan data yang diperlukan.
“Untuk tantangan biasanya masyarakat kurang yakin bahwa ini ada kegiatannya,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, BPS menggandeng Pemerintah Kota Pangkalpinang hingga perangkat RT dan lingkungan setempat guna memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan mencapai target yang ditetapkan. (St)
