Sabdatara 
PANGKALPINANG, sabdatara.com – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2026–2031. Pelantikan berlangsung di Ruang Betason, Gedung Tudung Saji, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Sabtu (11/7/2026).
Prosesi pelantikan dipimpin Ketua Umum MIPI yang juga Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., serta dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, Peneliti Utama BRIN Prof. Dr. Siti Zuhro, Ketua Harian MIPI Prof. Muhadam Labolo, Sekretaris Jenderal MIPI Prof. Mansur Ahmad, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta kalangan akademisi.
Dalam sambutannya, Prof. Udin menyampaikan rasa syukur atas terbentuknya kepengurusan pertama DPW MIPI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, kehadiran organisasi profesi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah.
“Kami merasa bahagia karena MIPI akhirnya hadir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini merupakan kepengurusan pertama, sehingga kami memohon bimbingan dan arahan dari pengurus pusat agar organisasi ini dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi daerah,” ujarnya.
Prof. Udin menegaskan, MIPI memiliki peran strategis sebagai organisasi profesi yang menghimpun akademisi, praktisi, aparatur pemerintahan, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ilmu pemerintahan.
Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan selalu menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, aparatur pemerintah dituntut mampu menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas, sekaligus memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
“Pemerintahan selalu menjadi sorotan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mampu menghadirkan tata kelola yang baik, terbuka, akuntabel, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Ia mengibaratkan pemerintahan sebagai nakhoda sebuah kapal yang bertanggung jawab menentukan arah perjalanan, sementara masyarakat merupakan penumpang yang harus memperoleh perlindungan, pelayanan, dan kepastian dalam setiap kebijakan yang diambil.
Sebagai Ketua DPW MIPI Babel, Prof. Udin berkomitmen menjalankan organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MIPI. Dalam waktu dekat, kepengurusan akan menyusun program kerja yang selaras dengan kebijakan Dewan Pengurus Pusat (DPP) MIPI, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
Ia juga berharap MIPI Babel dapat berkembang hingga terbentuk kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, MIPI harus menjadi ruang kolaborasi bagi akademisi, aparatur sipil negara, praktisi pemerintahan, serta generasi muda untuk meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pemerintahan.
“Kami berharap MIPI menjadi wadah peningkatan profesionalisme para pelaku pemerintahan dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Bangka Belitung,” tutupnya.
Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan seminar nasional yang menghadirkan Peneliti Utama BRIN, Prof. Dr. Siti Zuhro, sebagai pembicara utama. Dalam seminar tersebut, ia memaparkan materi mengenai dinamika serta penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong terciptanya pemerintahan yang adaptif, demokratis, dan responsif terhadap tantangan pembangunan. (*/ST)
