Sabdatara 
Pangkalpinang, sabdatara.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi otonomi daerah melalui komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, dalam kegiatan Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri RI yang digelar secara daring di Smart Room Center, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (1/4/2026).
Dessy hadir didampingi Sekretaris Daerah dan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Kegiatan ini juga diikuti oleh 11 kabupaten/kota terpilih di Indonesia sebagai wadah menyampaikan kondisi riil daerah sekaligus kebutuhan strategis kepada pemerintah pusat.
“Otonomi daerah ini bukan hanya soal kewenangan, tetapi bagaimana kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Dessy.
Meski demikian, Pemkot Pangkalpinang menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam penguatan kapasitas pimpinan daerah.
“Kami baru menjabat sekitar lima bulan dan hingga saat ini belum ada pelatihan atau diklat khusus bagi pimpinan daerah. Ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak,” tambahnya.
Persoalan fiskal juga menjadi perhatian, terutama terkait beban Tunjangan Khusus Daerah (TKD) dan belanja pegawai, yang masih menjadi isu umum di berbagai daerah.
Pemkot Pangkalpinang juga menyoroti status kepulauan yang hingga kini belum disematkan secara resmi, berbeda dengan kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Seluruh kabupaten di Bangka Belitung sudah berstatus kepulauan, hanya Pangkalpinang yang belum,” jelas Dessy.
Di sektor ekonomi, pengembangan kawasan industri melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih menghadapi kendala perizinan dari pemerintah pusat.
“Kami telah menyiapkan kawasan industri, namun perizinan dari pemerintah pusat hingga kini masih belum tersedia,” ujarnya.
Pemkot Pangkalpinang berharap berbagai persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, sehingga dukungan dan langkah konkret dapat mendorong percepatan pembangunan daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(*/Angga)
