PANGKALPINANG, sabdatara.com – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, ASN tidak boleh sekadar mengikuti perintah atasan apabila instruksi tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum. Sebab, setiap keputusan dan tindakan dalam proses pengadaan memiliki konsekuensi serta tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.
Pesan tersebut disampaikan Saparudin saat membuka Sosialisasi Penguatan Peran dan Profesionalisme Pelaku Pengadaan dalam Implementasi Perkembangan Regulasi PBJ, Kamis (5/11/2026), di Ruang Pertemuan Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Kegiatan yang diselenggarakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Pangkalpinang tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari unsur Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pejabat pengadaan, serta Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil).
Dalam sambutannya, Saparudin menyampaikan bahwa kualitas pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus keberhasilan pembangunan daerah.
Karena itu, setiap tahapan pengadaan harus dilakukan melalui perencanaan yang matang, pemahaman regulasi yang memadai, serta dilandasi moral dan integritas yang kuat.
“Tidak cukup hanya memiliki sertifikat. Harus ada pembaruan pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan-aturan yang baru ditetapkan pemerintah. Tambahannya, Bapak dan Ibu juga harus memiliki moral yang baik dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa,” katanya.
Ia juga mengingatkan para pelaku pengadaan agar tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa ketika menghadapi persoalan atau keraguan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Menurutnya, konsultasi dengan atasan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun aparat penegak hukum dapat menjadi langkah untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Kepala Bagian PBJ/UKPBJ Kota Pangkalpinang, Muhammad Nasir, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi dan pemahaman para pelaku pengadaan terhadap perkembangan regulasi terbaru.
Regulasi yang menjadi fokus pembahasan antara lain Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 serta Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 dan Nomor 3 Tahun 2026.
Untuk memperdalam pemahaman peserta, kegiatan menghadirkan Procurement Specialist sekaligus Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Khalid Mustafa, serta Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Oslan Pardede.
Dalam pemaparannya, Khalid mengingatkan adanya tiga kelompok perilaku yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam proses pengadaan. Pertama, pihak yang sejak awal memiliki niat menyalahgunakan anggaran. Kedua, pejabat yang tetap mengikuti perintah atasan meskipun mengetahui instruksi tersebut bertentangan dengan aturan. Ketiga, pelaku pengadaan yang tidak memahami serta tidak memperbarui pengetahuan mengenai regulasi.
“Loyalitas itu bukan kepada orang. Bapak dan Ibu harus loyal kepada bangsa dan negara. Jangan sampai karena mengikuti perintah atasan, kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di kemudian hari,” tegas Khalid.
Ia juga mendorong ASN agar berani menyampaikan keberatan melalui mekanisme kedinasan apabila menerima instruksi yang tidak sesuai ketentuan, salah satunya dengan menyusun telaah staf sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban profesional.
Pada kesempatan yang sama, Oslan Pardede menekankan pentingnya pemahaman regulasi, integritas, kelengkapan dokumentasi, serta mitigasi risiko hukum sejak tahap awal pengadaan.
Ia menyampaikan bahwa Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) terbuka memberikan konsultasi terkait persoalan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Kalau dalam pengadaan barang dan jasa masih ada yang belum memahami atau mengalami kendala, silakan datang ke tempat kami untuk berkonsultasi. Kami bersedia berbagi dan mencari solusi bersama agar risiko hukum dapat dicegah sejak awal,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap seluruh pelaku pengadaan semakin memahami perkembangan regulasi dan mampu menjalankan tugas secara profesional, transparan, serta akuntabel.
Penguatan kompetensi dan integritas tersebut diharapkan tidak hanya mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga memastikan setiap penggunaan anggaran pemerintah memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan kepentingan masyarakat. (St)


