PANGKALPINANG, sabdatara.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang bersama DPRD Kota Pangkalpinang menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja daerah sebesar Rp927,44 miliar.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan I Tahun 2026 DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (16/11/2026), setelah melalui serangkaian pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Berdasarkan struktur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp865,91 miliar, sedangkan belanja daerah mencapai Rp927,44 miliar. Dengan demikian, APBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp61,53 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dari proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, mengatakan persetujuan bersama tersebut merupakan hasil sinergi dan komitmen antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, berbagai pandangan dan masukan yang muncul selama pembahasan merupakan bagian dari dinamika demokrasi sekaligus upaya bersama untuk menghasilkan APBD yang berkualitas dan tepat sasaran.
“Perbedaan pandangan yang muncul dalam pembahasan hendaknya kita maknai sebagai bagian dari proses demokrasi dan ikhtiar bersama untuk menghasilkan APBD yang lebih berkualitas,” ujar Saparudin.
Ia menegaskan, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan yang memuat angka dan daftar belanja perangkat daerah. Lebih dari itu, anggaran harus menjadi instrumen kebijakan publik yang mampu mendorong pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana program yang dijalankan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp865,91 Miliar
Dalam struktur RAPBD 2027, pendapatan daerah Kota Pangkalpinang ditargetkan sebesar Rp865,91 miliar. Jumlah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp279 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp586,91 miliar.
Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan nihil.
Di sisi belanja, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp927,44 miliar. Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit Rp61,53 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dari SILPA tahun anggaran sebelumnya dengan nilai yang sama.
Setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, dokumen Raperda APBD 2027 beserta rancangan peraturan wali kota tentang penjabaran APBD dan dokumen pendukung lainnya akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk dievaluasi.
Penyampaian dokumen tersebut dilakukan paling lambat tiga hari setelah persetujuan bersama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas
Saparudin menjelaskan, penyusunan APBD 2027 tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang 2025–2029.
Seluruh program pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung visi Pangkalpinang SMART, yakni Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun, dan Tangguh.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Pemkot Pangkalpinang berupaya menjaga agar alokasi anggaran tetap menyentuh sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah prioritas pembangunan meliputi peningkatan kualitas pendidikan melalui pemerataan infrastruktur, termasuk rencana pembangunan SMP Negeri 12 Pangkalpinang, peningkatan pelayanan kesehatan, serta penguatan pengelolaan persampahan dan kebersihan kota.
Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk penataan pasar tradisional, pengembangan taman kota dan ruang terbuka publik, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah kota juga akan mengoptimalkan PAD melalui pembenahan tata kelola pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan pengawasan penerimaan, penyempurnaan regulasi, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Namun, Saparudin mengingatkan agar upaya peningkatan pendapatan daerah tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.
“Peningkatan pendapatan harus ditempuh secara adil dan proporsional, tanpa menjadikan masyarakat dan pelaku usaha sebagai pihak yang menanggung beban secara berlebihan,” katanya.
Ia berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, terarah, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, dan mengedepankan manfaat bagi kepentingan publik.
Dengan disepakatinya RAPBD 2027, tahapan selanjutnya adalah evaluasi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan sebelum Raperda APBD 2027 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap proses tersebut dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik pada 2027 dapat dimulai secara terencana.
(ST)


