BANGKA, sabdatara.com — Harapan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum terus diperjuangkan ahli waris almarhum Sri Dwi Joko dalam perkara sengketa lahan di kawasan Pantai Takari, Kabupaten Bangka.
Melalui kuasa hukumnya, Armansyah, S.S., S.H., pihak ahli waris meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) memeriksa kembali perkara tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti baru yang diajukan dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK).
Permohonan PK tersebut diajukan pada 4 Juni 2025 melalui Pengadilan Negeri Sungailiat. Pengajuan itu merupakan upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5058 K/Pdt/2024 tanggal 14 November 2024, dalam perkara sengketa lahan yang melibatkan almarhum Sri Dwi Joko dan ahli waris Rahmat Widodo.
Perjalanan perkara sengketa lahan Pantai Takari ini telah berlangsung selama beberapa tahun, dengan berbagai proses hukum sejak 2020 hingga 2026.
Dalam rangkaian persoalan tersebut, almarhum Sri Dwi Joko bersama pihak ahli waris Rahmat Widodo sebelumnya juga membuat laporan polisi Nomor LP/B/89/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024, terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dokumen yang dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan terlapor Yuli bin Jaharudin (almarhum). Dugaan tersebut berkaitan dengan Pasal 263 KUHP.
Di sisi lain, Dewi Hartati Pattiasina mengajukan gugatan terhadap almarhum Sri Dwi Joko dan pihak ahli warisnya. Perkara tersebut kemudian berlanjut melalui sejumlah tahapan peradilan hingga terbitnya putusan Mahkamah Agung.
Dua Novum Menjadi Dasar Permohonan PK
Dalam permohonan Peninjauan Kembali, kuasa hukum Armansyah menyampaikan dua bukti baru (novum) yang dinilai penting untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung.
Pertama, terkait status lahan yang menjadi objek sengketa di kawasan Pantai Takari. Pihak pemohon merujuk pada Surat Keputusan Nomor SK.3924/MENLHK-PSKL/PSL.0/6/2018 tertanggal 7 Juni 2018 yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Menurut pihak pemohon, dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menguji status kawasan dan kedudukan hukum atas lahan yang disengketakan, termasuk dugaan bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan tanah negara.
Kedua, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Prapid/2025/PN Pkp, yang berkaitan dengan laporan polisi Nomor LP/B/89/V/2024/SPKT/Polda Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 13 Mei 2024, atas nama terlapor Yuli bin Jaharudin (almarhum).
Kedua dokumen tersebut diajukan sebagai novum yang menurut pemohon memiliki relevansi terhadap pemeriksaan kembali perkara sengketa lahan Pantai Takari.
Minta Pengawasan Khusus kepada Sejumlah Lembaga
Selain mengajukan permohonan PK, Armansyah mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyurati sejumlah lembaga negara untuk meminta perhatian dan pengawasan terhadap proses penanganan perkara tersebut.
Lembaga yang disurati antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA), Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Permintaan pengawasan tersebut berkaitan dengan perkara PK Nomor 6/Akta PK/2025/PN Sgl, juncto Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sgl, juncto Nomor 10/PDT/2024/PT BBL, juncto Nomor 5058 K/Pdt/2024.
Armansyah berharap seluruh tahapan pemeriksaan berjalan secara independen, transparan, dan bebas dari intervensi maupun pengaruh pihak mana pun.
Menurutnya, upaya menyurati sejumlah lembaga tersebut merupakan bentuk permohonan perhatian agar proses pencarian keadilan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ahli Waris Laporkan Dugaan Persoalan Pertanahan
Dalam perkembangan lainnya, pihak ahli waris Rahmat Widodo juga telah melaporkan persoalan yang berkaitan dengan dugaan praktik mafia tanah kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.
Pihak ahli waris mempertanyakan dokumen-dokumen yang menurut mereka tidak tercatat dalam administrasi Desa Rebo maupun Kecamatan Sungailiat. Mereka juga mempersoalkan


